Indonesia Harus Perbaiki Iklim Usaha

Posted on April 16, 2007. Filed under: Uncategorized |

 
Senin, 16/04/2007
JAKARTA (SINDO) – Indonesia harus segera memperbaiki iklim dunia usaha, terutama yang dapat mendukung peningkatan daya saing.

Alasannya, tanpa ada perbaikan tersebut, integrasi ekonomi ASEAN pada 2015 tidak akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, kondisi Indonesia sekarang belum memungkinkan untuk mengintegrasikan ekonominya dengan negara-negara ASEAN. Sebaliknya, bukannya memperoleh keuntungan, Indonesia justru bisa menjadi korban karena tidak mampu bersaing dengan perkembangan regional.

”Kalau keadaannya masih seperti ini terus, saya khawatir bisa-bisa pada 2015 kita malah ketinggalan di landasan, bukannya lepas landas,” kata Djimanto saat dihubungi SINDO di Jakarta,kemarin. Dia menjelaskan, secara fundamental, Indonesia memiliki banyak ketertinggalan dibandingkan negara lain sehingga menjadi titik lemah.

Secara ekonomi, produk-produk unggulan Indonesia sebagian besar masih bertumpu pada komoditas primer.Indonesia belum berhasil menciptakan nilai tambah dari produk-produk tersebut. ”Artinya,kita hanya menjadi pasar bagi produkproduk asing,” ujar Djimanto. Sementara, dari segi kualitas sumber daya manusia (SDM), dia menilai, masih kalah bersaing. Hal tersebut terkait dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai separuh dari jumlah penduduk.

Demikian halnya dengan jumlah pengangguran yang masih tinggi. Djimanto berharap, perbaikan iklim dunia usaha tersebut dapat menjadi fokus perhatian seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bukan hanya di tingkat pusat,melainkan juga di daerah. Sebab, ada kalanya satu kebijakan sudah bagus di tingkat pusat, tapi ketika diterapkan di daerah tidak dapat berjalan. ”Jadi semua harus satu suara dan satu sasaran untuk menaikkan ekonomi,” ujar dia.

Di tempat terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance Indonesia (Indef) Fadhil Hasan mengatakan,saat ini Indonesia memerlukan strategi pengembangan industri nasional yang memiliki daya saing dan bersifat komplementer dengan industri- industri negara-negara ASEAN. Umumnya, kata dia, ekonomi ASEAN tidak bersifat komplementer. ”Ini yang menjadi masalah dalam integrasi ekonomi ASEAN. Indonesia harus cerdas dalam mengembangkan industri yang bersifat komplementer. Jadi, tidak bersaing dengan industri negara ASEAN lain yang punya daya saing dan efisiensi yang lebih tinggi,” kata Fadhil.

Dia menjelaskan, integrasi ekonomi lazimnya menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi, termasuk pada sektor pasar uang dan inflasi. Namun, yang terpenting adalah Indonesia mesti mempersiapkan industri serta tenaga kerja yang dapat bersaing dengan negara ASEAN lain. Demikian pula dengan persoalan iklim investasi dan kualitas birokrasi yang mesti disetarakan dengan negara ASEAN lain.

”Nah, masalahnya waktu delapan tahun (menuju 2015) cukup atau tidak bagi Indonesia untuk memperbaiki hal-hal tersebut,” ujar dia. Seperti diberitakan, pertemuan tingkat menteri keuangan ASEAN di Chiang Mai, pekan lalu, menyepakati untuk mempercepat integrasi ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015. Akibatnya,roadmap (rancangan program) kebijakan fiskal Departemen Keuangan dipastikan akan berubah menyesuaikan kesepakatan tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan, percepatan integrasi yang diberi nama ASEAN Economic Community tersebut untuk mengantisipasi persaingan dengan China dan India yang tak bisa lagi ditunda hingga 2020.

”Itu akan banyak membuat roadmap kita berubah pada beberapa area. Terutama yang menyangkut Depkeu,” kata dia. Beberapa kesepakatan integrasi ekonomi tersebut antara lain harmonisasi pasar obligasi ASEAN, neraca pembayaran serta tarif perdagangan maupun jasa. Selain itu, ada tiga persoalan baru yang dibicarakan,yakni pengaturan lembaga keuangan nonbank, seperti asuransi dan dana pensiun, serta masalah pajak dan kepabeanan. Kendati demikian,kesepakatan tersebut tidak akan mengarah pada penyamaan tarif. Masingmasing negara, kata Anggito, memiliki kedaulatan dalam menentukan kebijakan perpajakan.

”Tidak mungkin diharmonisasi karena level pembangunannya berbeda. Misalnya Indonesia dengan Singapura lain atau dengan Malaysia juga lain,”ujar dia. Anggito menjelaskan, proses negosiasi teknis menuju pada satu kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 tersebut diharapkan selesai pada November tahun ini. Dengan demikian, kesepakatan tersebut dapat berjalan secara bertahap hingga 2015. (aria yudhistira)


Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: